Liem Soei Liong, anak Menteng yang jadi pejuang hak asasi manusia. Ia bergabung dengan Tapol, organisasi kemanusiaan, yang berpusat di London. Dua puluh tahun dicekal pem...
Taufik Abdullah, seorang sejarawan senior LIPI yang berasal dari Minangkabau, pernah mengatakan, jika Anda menemukan orang Indonesia dengan nama-nama yang aneh, maka kemu...
Fenomena kekerasan di kalangan remaja kembali menarik perhatian masyarakat. Beberapa waktu lalu sempat heboh soal kekerasan yang dipicu oleh lahirnya geng-geng remaja di ...
Apa jadinya kalau sebuah pemberitaan memiliki kesalahan fatal. Apalagi jika pemberitaan itu dilakukan oleh surat kabar sekelas Kompas. Ini kedua kalinya saya menemukan "k...
“Jika ingin melihat kelengangan dan ritme hidup yang eksotik, datanglah ke Tekengon,” ungkap Yani, seorang pekerja di International Agency yang bertugas di Takengo... | Mari Belajar Melihat Sebab dan Akibat |
Tepat sebulan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, Jakarta kembali diwarnai demonstrasi penolakan atas keputusan itu. Seperti kita saksikan dalam tayangan beberapa stasiun televisi nasional, massa yang berdemonstrasi mendobrak dan meruntuhkan sebagian kecil pagar gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Kerusakan yang tidak berarti apa-apa dibanding besarnya kekayaan Negara Republik Indonesia yang digondol koruptor dan penggasak uang rakyat. |
| Demonstrasi dan Prestasi |
Namun kata dia, akal sehat tidak memberi ruang untuk kompetisi semacam itu. Banyak-banyakan dan keras-kerasan demonstrasi bukan ukuran kehebatan suatu bangsa. Katanya, demonstrasi juga memakan ongkos besar: waktu, tenaga, kemarahan, provokasi, pengamanan, luka-luka, kemacetan, ketakutan, kerusakan, dan sebagainya. |
Menurut Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia, karena ekonomi Indonesia tidak kuat, pemerintah tidak bisa menambah pesawat baru.
Tapi, ‘Suf, kekayaan pejabat kok bertambah terus ya?!
Harga elpiji naik 17,6%. Menurut Achmad Faisal, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, kenaikan itu untuk mengimbangi kenaikan harga bahan bakar minyak. Dengan begitu upah kuli-kuli tabung elpiji pun bisa dinaikkan.
Ah, Faisal, yang berulah pemerintah kok yang menanggung beban konsumen.
Partai Golongan Karya Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan Gerakan Pro Penetapan untuk mendukung penetapan kembali Raja Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X dan Adipati Pakualaman KGPAA Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2008-2013.
Kalau ada gerakan pro penetapan, ada tidak gerakan pro pembatalan?
Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla merasa resah karena hampir seluruh komponen bangsa mudah marah dalam menyikapi keadaan
Keputusan pemerintah yang menyengsarakan rakyat, itu lebih meresahkan, pak!